MUARO JAMBI – Sebuah poster bertajuk “Muaro Jambi Darurat! Efisiensi Anggaran atau Efisiensi Tanggung Jawab?” viral di media sosial dan memicu perbincangan publik. Poster tersebut berisi kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di bawah kepemimpinan Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno.
Dalam poster yang beredar luas itu, sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat menjadi sorotan. Mulai dari kondisi jalan rusak, pelayanan air bersih yang belum maksimal, pembangunan infrastruktur yang dinilai lamban, hingga akses listrik yang belum merata di sejumlah wilayah.
Kritik tersebut muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan kerap disampaikan pemerintah daerah. Namun, bagi sebagian masyarakat, alasan efisiensi tidak boleh menghambat penyelesaian kebutuhan dasar warga yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Poster itu diketahui berasal dari kalangan pemuda dan mahasiswa Muaro Jambi. Salah satu yang menyuarakan kritik tersebut adalah Sutrisno Bayu Mursalin, aktivis mahasiswa sekaligus kader Himpunan Mahasiswa Islam.
Menurut Bayu, masyarakat membutuhkan bukti nyata dari berbagai program yang dijalankan pemerintah, bukan sekadar penjelasan mengenai keterbatasan anggaran.
“Jangan sembunyi di balik alasan efisiensi. Rakyat tidak hidup dari alasan. Rakyat butuh hasil, bukan janji,” tegas Bayu.
Ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, publik berhak mengetahui berapa besar anggaran yang dipangkas, program apa saja yang terdampak, dan hasil konkret yang telah dicapai.
Selain itu, Bayu juga meminta pemerintah memberikan kepastian terkait penyelesaian berbagai persoalan yang setiap hari dihadapi masyarakat, terutama jalan rusak, ketersediaan air bersih, pemerataan listrik, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sebab, anggaran daerah pada dasarnya merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Viralnya poster tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa kritik publik terhadap kinerja pemerintah daerah masih cukup kuat. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, masyarakat tetap berharap kebutuhan dasar warga tidak menjadi korban penghematan.
Hingga poster tersebut ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, belum terlihat adanya tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terkait sejumlah pertanyaan yang disampaikan dalam materi kritik tersebut.
Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya alasan yang disampaikan pemerintah, melainkan dari seberapa cepat persoalan dasar warga dapat diselesaikan. Karena itu, kritik yang muncul melalui poster “Muaro Jambi Darurat” dinilai sebagai pengingat bahwa pelayanan publik tetap menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah pemerintahan.
