JAKARTA – Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara masyarakat merespons sebuah peristiwa hukum. Dalam artikel opini berjudul “Jangan Biarkan Algoritma Mengadili Lebih Dulu” yang dipublikasikan di detikNews pada Rabu (29/7/2026), advokat sekaligus praktisi hukum Januar Solehuddin menyoroti fenomena ketika ruang digital kerap bertindak sebagai “pengadilan” yang mendahului proses hukum yang sah.
Berikut adalah ringkasan dari poin-poin utama yang diangkat dalam tulisan tersebut:
1. Vonis Digital Mendahului Proses Hukum
Di media sosial, seseorang dapat dengan cepat diadili dan divonis oleh publik hanya berdasarkan potongan video tanpa konteks, judul yang provokatif, atau narasi emosional. Ruang digital sering kali berubah menjadi ruang sidang virtual, di mana opini publik terbentuk bahkan sebelum penyidik menyelesaikan pemeriksaan atau pengadilan dimulai.
2. Sisi Ganda Kontrol Sosial
Media sosial sejauh ini telah memberikan kontribusi positif bagi demokrasi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif. Masyarakat menjadi lebih mudah mengawasi jalannya pemerintahan, melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, atau menyoroti kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus. Namun, kontrol sosial ini memiliki batas dan tidak boleh bergeser menjadi tekanan massa yang mengabaikan prinsip hukum.
3. Esensi Asas Praduga Tak Bersalah
Tekanan publik yang masif sering kali menuntut aparat agar segera menetapkan tersangka secara instan. Kondisi ini membuat asas praduga tak bersalah kerap disalahartikan sebagai bentuk pembelaan terhadap pelaku kejahatan. Padahal, asas tersebut merupakan perlindungan mendasar bagi setiap warga negara agar terhindar dari kekeliruan proses hukum dan penghakiman sosial yang kelak bisa menimpa siapa saja.
4. Tantangan bagi Penegak Hukum dan Media Massa
• Aparat Penegak Hukum: Dituntut untuk bekerja cepat menanggapi ekspektasi publik, namun di sisi lain harus tetap menjaga independensi, objektivitas, serta berpedoman pada alat bukti dan prosedur hukum yang sah, alih-alih tunduk pada arus opini.
• Pers: Memiliki tanggung jawab moral untuk tidak sekadar mengejar kecepatan informasi, melainkan tetap mengedepankan verifikasi, akurasi, dan keberimbangan berita.
5. Pentingnya Literasi Hukum di Era Algoritma
Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin dalam demokrasi, tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab. Masyarakat perlu disadarkan bahwa keadilan sejati tidak diukur dari jumlah likes, shares, atau komentar di internet.
Pada akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa algoritma dan media sosial memang andal dalam membangkitkan perhatian publik, namun hanya hukum dan proses peradilan yang objektif yang mampu menghadirkan keadilan yang sesungguhnya.
