JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat untuk menekan angka hunian tidak layak di Indonesia.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya baru saja menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, guna membahas target ambisius sektor perumahan untuk tahun anggaran 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Sekretariat Kabinet RI tersebut, keduanya fokus mematangkan rencana renovasi 400.000 rumah tidak layak huni di berbagai penjuru daerah.
Angka ini mencerminkan lonjakan target yang sangat masif jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yang dipatok pada angka 45.000 unit.
Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa program akselerasi ini berpusat pada optimalisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program yang akrab dikenal masyarakat sebagai “bedah rumah”.
“Program ini merupakan salah satu pilar prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi menjamin hak rakyat mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik,” ungkap Teddy lewat keterangan resmi yang diunggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet. Selain membahas angka target, pertemuan tersebut menyoroti pentingnya merobohkan sekat-sekat birokrasi.
Seskab dan Menteri Ara sepakat bahwa kunci sukses dari program masif ini ada pada integrasi dan sinergi yang kuat antara kementerian terkait, lembaga negara, hingga jajaran pemerintah daerah.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih ketat, pemerintah optimistis eksekusi di lapangan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta mampu mendongkrak kualitas hidup dan kesejahteraan warga secara nyata.
