SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memaparkan rangkaian program strategis pemerintah daerah untuk memperkuat kesejahteraan pekerja di wilayahnya. Langkah ini mencakup pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), peningkatan upah minimum, hingga penyediaan berbagai jaminan kesejahteraan nonupah.
Pemaparan tersebut disampaikan saat Gubernur menerima kunjungan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, di Semarang.
Penanganan Preventif dan Satgas PHK
Guna mengantisipasi dampak ekonomi pada sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satgas PHK. Tim ini bertugas melakukan pemantauan awal terhadap perusahaan-perusahaan yang menunjukkan potensi krisis keuangan.
Jika skenario PHK tidak terhindarkan, Satgas akan mengawal proses penyelesaian guna memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi—termasuk pesangon, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hak lembur, serta penggantian cuti.
Program Kesejahteraan Non-Upah
Selain pemenuhan hak normatif, Pemprov Jateng menggulirkan beberapa program pendukung untuk meringankan beban hidup buruh:
• Subsidi Transportasi: Tarif BRT Trans Jateng khusus buruh dipangkas sebesar 50%, dari Rp2.000 menjadi Rp1.000 per perjalanan.
• Fasilitas Sosial: Penyediaan daycare (penitipan anak) gratis dan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan-kawasan industri.
• Koperasi Bahan Pokok: Pendirian Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera yang menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Pilot project koperasi ini telah beroperasi di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang yang menampung sekitar 29 ribu pekerja.
Penyesuaian UMP dan Resolusi Konflik
Dari sisi pengupahan, UMP Jawa Tengah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07—mengalami kenaikan 7,28% dibanding periode sebelumnya. Penetapan ini mengacu pada koefisien alfa 0,90, yaitu batas tertinggi yang diperbolehkan oleh regulasi.
Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menegaskan instruksi Presiden agar pemerintah daerah responsif dan hadir langsung saat terjadi gejolak ketenagakerjaan, salah satunya seperti yang dialami para pekerja PT Victory Apparel Semarang.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi menyatakan bahwa Pemprov mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif untuk mencari solusi bersama bagi pekerja maupun perusahaan.
