JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya akan berdampak pada peserta dari kalangan menengah ke atas. Kebijakan tersebut disebut sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program jaminan kesehatan nasional.
Menurut Budi, kelompok masyarakat miskin dan rentan tidak akan terdampak kebijakan ini karena iuran mereka tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah memastikan perlindungan terhadap kelompok desil terbawah tetap menjadi prioritas.
Ia menjelaskan, penyesuaian iuran diperlukan untuk mengantisipasi potensi defisit pembiayaan yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Selama ini, kekurangan tersebut harus ditutup melalui dukungan anggaran negara. Dengan penyesuaian iuran, diharapkan beban fiskal dapat ditekan dan kualitas layanan kesehatan tetap terjaga.
Di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan agar rencana kenaikan iuran dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan transparansi pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan. Evaluasi aktuaria yang komprehensif dinilai penting agar kebijakan tersebut memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima publik.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kenaikan iuran pada tahun berjalan. Pemerintah masih melakukan kajian dan perhitungan sebelum menetapkan kebijakan final.
Pemerintah menegaskan setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
