JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia secara resmi telah memetakan empat isu strategis utama dalam rangka penguatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun ini.
Langkah strategis tersebut dituangkan ke dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026.
Pemetaan ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan wilayah terdepan Indonesia agar lebih terarah, aman, dan berdaya saing. Berikut adalah rincian keempat isu strategis yang menjadi fokus utama BNPP:
• Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan
Fokus utama diberikan kepada percepatan pembangunan di kawasan perbatasan yang selama ini masih menghadapi tantangan ketimpangan. Hal ini mencakup peningkatan akses konektivitas transportasi, perluasan jaringan telekomunikasi, serta pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
• Penyelesaian Sengketa dan Batas Negara TetanggaBNPP terus mendorong
penyelesaian segmen batas negara, baik di darat maupun di laut, melalui diplomasi yang intensif dengan negara-negara tetangga. Selain itu, aspek pengamanan serta penanganan dampak sosial pascapenyelesaian batas wilayah juga menjadi perhatian penting.
• Penguatan Tata Kelola Lintas Batas Negara
Pengelolaan aktivitas di pos lintas batas negara (PLBN) terus dioptimalkan guna menyeimbangkan fungsi pengamanan negara dengan peningkatan ekonomi masyarakat lokal, termasuk pencegahan aktivitas ilegal di sepanjang jalur perbatasan.
• Sinergi Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor
Mengingat kompleksitas pengelolaan wilayah perbatasan, BNPP berfokus untuk memperkuat koordinasi lintas instansi. Hal ini melibatkan sinkronisasi program dan kebijakan antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga terkait, hingga pemerintah daerah agar pembangunan berjalan selaras dan terpadu.
Rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi pedoman lintas sektor bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kawasan perbatasan negara yang aman, mandiri, dan menjadi beranda depan kebanggaan Indonesia.
