KRAYAN — Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus mengakselerasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Langkah strategis ini diambil guna memperketat fungsi pengawasan sekaligus menggenjot konektivitas di garis perbatasan Indonesia–Malaysia.
Urgensi kehadiran gerbang negara yang memadai ini didasari oleh tingginya ritme pergerakan masyarakat setempat.
Setiap bulannya, tercatat sekitar 1.000 hingga 3.000 orang melintas di area tersebut, didampingi lalu lintas kendaraan yang mencapai rata-rata 20 unit per hari.
Merespons tingginya mobilitas tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, bersama tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meninjau langsung lokasi calon PLBN pada Senin (20/7/2026).
Peninjauan difokuskan pada pemetaan kesiapan lahan, aksesibilitas, serta mitigasi distribusi material konstruksi—mengingat topografi Krayan yang berada di wilayah pegunungan dengan tantangan logistik tinggi.
”Pembangunan PLBN Long Midang menjadi semakin mendesak karena aktivitas orang dan barang telah berlangsung setiap hari. Negara harus hadir dengan pelayanan dan sistem pengawasan lintas batas yang terpadu,” tegas Nurdin dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).
Integrasi Pelayanan dan Penggerak Ekonomi Warga
Pembangunan PLBN Long Midang merupakan bagian dari implementasi Sistem Gerbang Negara Indonesia (SGNI). Konsep ini menggabungkan berbagai fungsi vital perbatasan, antara lain:
1. CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security): Pengawasan terpadu kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan negara.
2. Sentra Logistik & Perdagangan: Fasilitas pendukung arus keluar-masuk barang secara legal dan terkelola.
Selain menjaga kedaulatan wilayah, kehadiran PLBN Long Midang juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat Krayan.
Fasilitas ini akan mempermudah ekspor komoditas lokal unggulan, seperti beras Adan dan garam gunung, menuju kawasan Ba’ Kelalan di Malaysia yang berada tepat di seberang batas negara.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, menyambut positif langkah cepat pemerintah pusat.
Menurutnya, peninjauan dan komitmen BNPP menjadi sinyal kuat bahwa kawasan perbatasan Nunukan mendapat perhatian serius untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru.
