JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan (Government Technology) untuk mendukung efektivitas berbagai program nasional.
Salah satu fokus utamanya adalah penerapan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden menyoroti perlunya integrasi data antarinstansi guna menghapus aplikasi tumpang tindih.
Langkah ini juga bertujuan memangkas birokrasi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menginput data berulang kali saat mengakses layanan publik.
”Jangan sampai ada warga miskin yang luput dari bantuan hanya karena persoalan birokrasi, atau sebaliknya, pihak yang mampu justru menerima bantuan akibat data yang tidak diperbarui,” ujar Presiden Prabowo.
Laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat uji coba digitalisasi bansos ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi, menjangkau sekitar 12 juta kepala keluarga.
Presiden optimistis, pendataan yang presisi akan mempercepat pencapaian target 0 persen kemiskinan ekstrem.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital mengandalkan tiga pilar utama: kepemimpinan, tata kelola lembaga, dan implementasi yang terfokus. Pemerintah juga mengandalkan Infrastruktur Digital Publik (DPI)—seperti identitas digital dan pembayaran elektronik—yang diimbangi dengan perlindungan data pribadi serta keamanan siber yang ketat.
