JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dalam proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pemkab Muara Enim.
Kasus tersebut terungkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak terkait pemeriksaan keuangan daerah.
Penyidik menemukan adanya permintaan uang sebesar Rp1,6 miliar yang diduga bertujuan memengaruhi hasil audit BPK.
Uang itu disebut diminta oleh seorang perantara atau makelar yang menjanjikan perubahan terhadap temuan pemeriksaan auditor.
KPK menduga praktik tersebut melibatkan komunikasi antara pihak pemerintah daerah dengan oknum yang memiliki akses pemeriksaan.
Skema itu diduga dirancang untuk mengurangi atau menghapus temuan yang berpotensi merugikan pemerintah daerah.
Penyidik kini menelusuri aliran dana dan peran setiap pihak yang terlibat dalam dugaan suap tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas lembaga pemeriksa keuangan yang berperan mengawasi penggunaan anggaran negara.
KPK menegaskan pengusutan perkara tidak berhenti pada pihak yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan.
“Kami akan mendalami seluruh pihak yang terlibat, baik pemberi, penerima maupun pihak yang menjadi perantara dalam perkara ini.”
Penyidik juga terus mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti untuk memperkuat konstruksi perkara yang sedang berjalan.
Terungkapnya kasus ini memunculkan kembali sorotan terhadap potensi penyimpangan dalam proses audit keuangan pemerintah daerah.
Publik berharap pengusutan tuntas dapat membongkar jaringan yang diduga memperjualbelikan hasil pemeriksaan lembaga negara.
KPK memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan keuangan.
