KALIMANTAN TIMUR – Ratusan warga di Kalimantan Timur dikabarkan akan turun ke jalan pada Selasa, 21 April 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai publik mengeluarkan sejumlah kebijakan kontroversial.
Menjelang aksi, situasi di sekitar Kantor Gubernur Kaltim tampak berbeda. Area gedung pemerintahan tersebut dipasangi kawat berduri sebagai bagian dari langkah pengamanan. Sejumlah pekerja terlihat memasang gulungan kawat berduri bahkan hingga malam hari.
Berdasarkan pantauan di media sosial, pengamanan juga diperkuat dengan kehadiran aparat bersenjata serta kendaraan taktis yang telah disiagakan di sekitar lokasi.
Akun @suaraanakrumput dalam unggahannya pada Minggu (19/4/2026) menuliskan, “Kawat berduri dipasang, aparat bersiaga, kendaraan taktis disiapkan.” Unggahan tersebut juga mempertanyakan langkah tersebut dengan nada kritis, “Ini untuk menjaga ketertiban, atau karena takut menghadapi rakyat sendiri?”
Situasi ini mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dosen FISIP, Safaranita, menilai aksi massa yang akan digelar merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari rasa kecewa publik terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, publik saat ini melihat adanya jarak antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang diambil pemerintah.
“Ada persepsi kuat di masyarakat bahwa kebijakan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan elit dibanding kebutuhan riil warga,” jelasnya.
Menurut Safaranita, beberapa isu yang memicu kemarahan warga di antaranya adalah rencana pengadaan mobil dinas mewah serta anggaran besar untuk renovasi rumah jabatan gubernur.
“Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan anggaran seperti ini menjadi sangat sensitif dan memicu reaksi keras dari masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, pihak kepolisian memastikan pengamanan akan dilakukan secara maksimal. Polda Kalimantan Timur telah menyiapkan ribuan personel untuk mengawal jalannya aksi.
Kapolda Kaltim, Endar Priantoro, menegaskan bahwa aparat akan mengedepankan pendekatan persuasif namun tetap siaga terhadap potensi gangguan keamanan.
“Kami siap mengamankan jalannya aksi penyampaian pendapat di muka umum agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sekitar 1.700 personel gabungan akan diterjunkan di dua titik utama yang menjadi lokasi aksi.
“Kami menurunkan kurang lebih 1.700 personel gabungan. Selain itu, kendaraan taktis juga disiagakan sebagai bagian dari langkah antisipasi,” tambahnya.
Kapolda juga mengimbau massa aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak terprovokasi.
“Kami mengajak seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, serta mematuhi aturan yang berlaku,” tegasnya.
Seperti diketahui, Gubernur Rudy Mas’ud sebelumnya menjadi sorotan publik setelah mengusulkan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah menuai kritik luas di media sosial.
Namun, polemik belum mereda. Gubernur kembali disorot terkait rencana renovasi rumah dinas dengan anggaran mencapai Rp25 miliar. Nilai tersebut dinilai terlalu besar dan memicu gelombang kritik dari masyarakat.
Aksi yang direncanakan pada 21 April 2026 ini diperkirakan menjadi puncak dari akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
