Jakarta – Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan kasus korupsi yang menyeret pejabat Imigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan perhatian Presiden terhadap kasus tersebut.

Yusril mengatakan Prabowo mengikuti perkembangan penanganan perkara yang kini menjadi sorotan publik dan aparat penegak hukum.

Menurut Yusril, Presiden belum menerima laporan langsung darinya mengenai kasus Imigrasi karena keterbatasan waktu pertemuan.

Meski demikian, Yusril meyakini Prabowo telah memperoleh informasi melalui berbagai saluran resmi dan laporan lapangan.

“Presiden tentu punya mata dan telinga yang memantau setiap kejadian yang terjadi di negara ini.”

Pernyataan itu disampaikan Yusril saat menanggapi pertanyaan mengenai perhatian Presiden terhadap kasus korupsi Imigrasi.

Kasus tersebut mencuat setelah KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Salah satu tersangka adalah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, bersama sejumlah pejabat lainnya.

Penyidik menduga para tersangka melakukan praktik pemerasan terhadap warga negara asing dalam pengurusan izin tinggal.

KPK memperkirakan praktik tersebut menghasilkan keuntungan ilegal hingga Rp145,5 miliar selama periode 2022 hingga 2026.

Sementara itu, Kejaksaan Agung juga tengah menangani dugaan korupsi dalam program Badan Gizi Nasional.

Penanganan dua perkara besar tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi pemerintahan.

Istana menegaskan komitmen pemerintah mendukung proses hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Pemerintah juga memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja profesional dalam mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi.