JAKARTA – Rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berlaku menyeluruh. Pemerintah menegaskan, hanya ASN dengan jenis pekerjaan tertentu yang diperbolehkan bekerja dari rumah, sementara sektor pelayanan publik tetap diwajibkan masuk kantor.
Kebijakan WFH yang dijadwalkan mulai diterapkan pasca Lebaran 2026 ini dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi kerja dan penghematan energi. Namun, implementasinya dilakukan secara selektif.
ASN yang dapat menjalankan WFH umumnya berasal dari sektor administratif dan pekerjaan yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Aktivitas kerja berbasis digital menjadi salah satu indikator utama yang memungkinkan fleksibilitas tersebut.
Sebaliknya, sejumlah sektor pelayanan publik dipastikan tetap bekerja secara langsung dari kantor. Di antaranya layanan kesehatan, keamanan, transportasi, serta berbagai bentuk pelayanan administrasi yang membutuhkan kehadiran fisik.
Pemerintah menilai sektor-sektor tersebut tidak memungkinkan untuk dialihkan ke sistem kerja jarak jauh karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap berjalan tanpa gangguan.
Selain itu, kebijakan WFH juga dikaitkan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan. Dengan berkurangnya mobilitas ASN, diharapkan beban lalu lintas dan penggunaan energi dapat ditekan secara signifikan.
Meski demikian, kebijakan ini tetap menuai perhatian publik, terutama terkait pemerataan beban kerja antar ASN. Pasalnya, tidak semua pegawai mendapatkan fleksibilitas yang sama dalam menjalankan tugasnya.
Pemerintah pun menegaskan bahwa penerapan WFH akan tetap mengedepankan prinsip pelayanan optimal kepada masyarakat, sehingga sektor vital tidak akan terdampak oleh kebijakan tersebut.
