Harga BBM Subsidi Dipastikan Tak Naik hingga Akhir 2026, Pemerintah Klaim Anggaran Aman

- Jurnalis

Selasa, 7 April 2026 - 12:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan kondisi fiskal negara masih cukup kuat untuk menopang beban subsidi energi.

Menurut Purbaya, pemerintah telah mengantisipasi berbagai skenario, termasuk kemungkinan lonjakan harga minyak dunia hingga menyentuh level USD 100 per barel. Meski demikian, ia memastikan harga BBM bersubsidi tetap dijaga agar tidak memberatkan masyarakat.

Baca Juga :  Terduga Pelecehan Santri, Ahmad Al Misry Bakal Jadi Target Interpol

“Tidak perlu khawatir, anggaran kita masih cukup. Kita sudah hitung semuanya,” ujarnya.
Pemerintah mengandalkan sejumlah sumber pembiayaan untuk menjaga stabilitas harga BBM subsidi. Di antaranya adalah ketersediaan Sisa Anggaran Lebih (SAL), penerimaan negara dari sektor energi, serta langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi internasional.

Baca Juga :  Warning Mendagri: 300 Daerah Lampaui Batas Belanja Pegawai, Terancam Sanksi UU HKPD

Namun demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk BBM bersubsidi. Sementara itu, harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti mekanisme pasar dan sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan hingga akhir tahun.

Berita Terkait

Kejagung Setorkan Rp1,02 Triliun Hasil Lelang dan Pemulihan Aset ke Kementerian Keuangan
Mahasiswa Gelar Demo Besar di Jakarta, Sejumlah BEM dan Serikat Mahasiswa Turun ke Jalan
Polemik Jalan Wong Kito : PU Klaim 451 Meter Dengan Anggaran Rp. 2, 34 Milliar Tuai Pertanyaan, Ribut Beton Atau Rabat beton, Kapan Lelangnya ?
KPK Panggi Fuad Bos Maktour Di Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini
Videotron VR9 Diduga Tak Berizin, Pajaknya Dibayar Lebih Murah dari Billboard?
Dugaan Korupsi Pajak Reklame Kota Jambi: Ketika Pengawasan Antar Instansi Dipertanyakan
Bau Skandal Reklame Kota Jambi : Dugaan Kongkalikong Perizinan dan Pajak Menguat
Pemerintah Siap Bahas RUU Pemilu Jika Jadi Inisiatif DPR Maupun Pemerintah
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 15:50 WIB

Kejagung Setorkan Rp1,02 Triliun Hasil Lelang dan Pemulihan Aset ke Kementerian Keuangan

Senin, 15 Juni 2026 - 15:00 WIB

Mahasiswa Gelar Demo Besar di Jakarta, Sejumlah BEM dan Serikat Mahasiswa Turun ke Jalan

Senin, 15 Juni 2026 - 09:55 WIB

KPK Panggi Fuad Bos Maktour Di Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini

Jumat, 12 Juni 2026 - 15:03 WIB

Videotron VR9 Diduga Tak Berizin, Pajaknya Dibayar Lebih Murah dari Billboard?

Jumat, 12 Juni 2026 - 09:15 WIB

Dugaan Korupsi Pajak Reklame Kota Jambi: Ketika Pengawasan Antar Instansi Dipertanyakan

Berita Terbaru

Hukum dan kriminal

Eks Bupati Pati Sudewo Didakwa Peras Calon Perangkat Desa

Senin, 15 Jun 2026 - 12:56 WIB