Krisis Sampah di Pusat Pemerintahan Muaro Jambi, DPRD Soroti Kinerja DLH – Kadis Sebut Kendala BBM Sudah Tuntas

- Jurnalis

Rabu, 4 Maret 2026 - 21:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MUARO JAMBI — Tumpukan sampah yang menggunung di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menuai sorotan tajam. Sampah rumah tangga bercampur plastik dan sisa makanan terlihat menumpuk hingga ke badan jalan, menimbulkan bau menyengat dan mengganggu aktivitas pegawai maupun pengendara yang melintas.
Kondisi tersebut terjadi tak jauh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, bahkan berada di pusat jantung pemerintahan daerah. Warga menilai situasi ini ironis, karena kawasan yang seharusnya menjadi contoh dalam pengelolaan kebersihan justru dipenuhi sampah.
Seorang pengendara yang kerap melintas mengaku terganggu dengan bau yang menyengat.
“Baunya menyengat sekali. Kalau lewat harus tutup hidung,” ujarnya.
DPRD Kritik Keras Kinerja DLH
Sorotan keras datang dari Ulil Amri, anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PAN. Ia menilai penanganan persoalan sampah tersebut menunjukkan lemahnya respons dan inisiatif dari pihak terkait.
Dalam pernyataannya, Ulil menyebut:
“Low respons, tidak ada inisiatif. Seharusnya lebih baik dari pejabat sebelumnya. Ini justru terkesan pembiaran.”
Ia mempertanyakan kinerja pengelolaan sampah oleh DLH, terlebih lokasi penumpukan berada di pusat pemerintahan. Menurutnya, jika di kawasan inti saja tidak tertangani dengan baik, maka dikhawatirkan kondisi di wilayah lain bisa lebih parah.
Ulil juga meminta agar Bupati melakukan evaluasi apabila persoalan serupa terus berulang dan tidak ada langkah cepat dari instansi teknis.
Kadis LH: Terkendala BBM Akibat Sistem Non Tunai
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pengangkutan sampah terjadi akibat kendala teknis operasional, khususnya terkait bahan bakar minyak (BBM) armada pengangkut.
Dalam keterangannya, ia menyampaikan:
“Terkendala BBM karena proses kerja sama dengan SPBU sebelumnya tunai dan sekarang non tunai. Lambat proses transfer dari Bank Jambi. Alhamdulillah sudah terselesaikan.”
Menurutnya, peralihan sistem pembayaran BBM dari tunai ke non tunai menyebabkan keterlambatan proses transfer dana, sehingga armada truk sampah sempat tidak bisa beroperasi maksimal.

Baca Juga :  Exploring Bandung's Natural Wonders: From Volcanic Landscapes to Majestic Waterfall

Berita Terkait

4 ASN Kota Jambi Dipecat, Wali Kota Maulana Peringatkan Bahaya Judol dan Pinjol
Gubernur Al Haris Wacanakan ASN WFH Tiap Jumat, Kurangi Beban Kantor
Forkom Ormas Jambi Desak BPK Audit Penggunaan Dana Baznas
Polda Jambi Ikuti Penanaman Jagung Serentak Kuartal I 2026 Dukung Swasembada Pangan Nasional
Pandji Pragiwaksono Kembali Dipanggil Polisi Terkait Dugaan Penghinaan Adat Toraja
Bungkam Seribu Bahasa Soal “Si Kulup Gratis” 2026, Kadinkes Muaro Jambi Dinilai Abaikan Program Unggulan Bupati
Viral, Jenazah di Madura Disebut Tertahan Pemakaman karena Utang Rp215 Juta
Mencuat! Isu Tawar-Menawar Jabatan Kepala Sekolah di Kota Jambi, Begini Tanggapan Tegas Plt Kadisdik
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 1 April 2026 - 07:58 WIB

4 ASN Kota Jambi Dipecat, Wali Kota Maulana Peringatkan Bahaya Judol dan Pinjol

Selasa, 31 Maret 2026 - 14:29 WIB

Gubernur Al Haris Wacanakan ASN WFH Tiap Jumat, Kurangi Beban Kantor

Selasa, 10 Maret 2026 - 09:32 WIB

Forkom Ormas Jambi Desak BPK Audit Penggunaan Dana Baznas

Senin, 9 Maret 2026 - 07:44 WIB

Polda Jambi Ikuti Penanaman Jagung Serentak Kuartal I 2026 Dukung Swasembada Pangan Nasional

Jumat, 6 Maret 2026 - 22:18 WIB

Pandji Pragiwaksono Kembali Dipanggil Polisi Terkait Dugaan Penghinaan Adat Toraja

Berita Terbaru