Legislator PKB Kritik Hakim MK, Singgung Sikap Merasa Paling Bersih dari DPR

- Jurnalis

Rabu, 18 Februari 2026 - 19:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas, melontarkan kritik terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai merasa paling bersih dibandingkan anggota dewan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasbiallah dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menilai sikap merasa paling suci tidak seharusnya ditunjukkan oleh pejabat negara, termasuk hakim konstitusi.
“Ada yang merasa paling bersih, bahkan melebihi anggota dewan. Padahal semua lembaga negara punya potensi kesalahan. Jangan merasa diri paling suci,” kata Hasbiallah dalam rapat.
Menurutnya, selama ini DPR sering mendapat stigma negatif sebagai lembaga paling korup, sementara institusi lain kerap dianggap bersih tanpa evaluasi yang sama. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak adil karena praktik pelanggaran hukum dapat terjadi di berbagai lembaga negara.
“Jangan seolah-olah hanya DPR yang disorot, sementara lembaga lain dianggap steril. Semua institusi harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan,” ujarnya.
Hasbiallah juga menekankan pentingnya sikap introspeksi di semua lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.
Ia berharap komunikasi antara lembaga legislatif dan yudikatif tetap terjaga secara sehat, tanpa saling merasa superior.
“Kalau semua lembaga saling merasa paling benar, yang dirugikan adalah rakyat. Yang dibutuhkan adalah saling koreksi dan transparansi,” tambahnya.

Baca Juga :  DPR Dukung Pelaku Politik Uang Masuk Daftar Hitam di Revisi UU Pemilu

Berita Terkait

DPR Dukung Pelaku Politik Uang Masuk Daftar Hitam di Revisi UU Pemilu
Yusril Usul Ambang Batas Parlemen Berbasis Jumlah Komisi DPR, Ini Alasannya
Pentolan Eks PAN Merapat ke PSI Jambi, Raja Juli: Pemain Lama yang Teruji
PAN Usul RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah, Pembahasan Formal Belum Dimulai
PPP Soroti Dugaan Pelanggaran RTRW oleh PT SAS, Pengawasan Tambang di Jambi Dinilai Lemah
Komisi II DPR Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Hadirkan Pakar Hukum ke Senayan
Prabowo Kumpulkan Eks Presiden dan Ketum Parpol di Istana, apa yang dibahas?
Unifying the World Through Soccer: The Global Impact of the World Cup
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:40 WIB

DPR Dukung Pelaku Politik Uang Masuk Daftar Hitam di Revisi UU Pemilu

Jumat, 1 Mei 2026 - 16:33 WIB

Yusril Usul Ambang Batas Parlemen Berbasis Jumlah Komisi DPR, Ini Alasannya

Minggu, 26 April 2026 - 12:10 WIB

Pentolan Eks PAN Merapat ke PSI Jambi, Raja Juli: Pemain Lama yang Teruji

Jumat, 24 April 2026 - 10:42 WIB

PAN Usul RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah, Pembahasan Formal Belum Dimulai

Selasa, 7 April 2026 - 15:08 WIB

PPP Soroti Dugaan Pelanggaran RTRW oleh PT SAS, Pengawasan Tambang di Jambi Dinilai Lemah

Berita Terbaru

Hukum dan kriminal

Eks Bupati Pati Sudewo Didakwa Peras Calon Perangkat Desa

Senin, 15 Jun 2026 - 12:56 WIB