KALTIM – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai pengadaan kursi pijat mewah senilai Rp125 juta di rumah dinasnya.
Kebijakan tersebut menuai kritik dari masyarakat yang mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran untuk fasilitas tersebut di tengah berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
Menanggapi polemik itu, Rudy Mas’ud akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa kursi pijat tersebut merupakan fasilitas penunjang untuk menjaga kebugaran di tengah tingginya mobilitas sebagai kepala daerah.
“Soal kursi pijat itu memang ada. Mungkin kasihan gubernurnya. Bawa mobil sendiri, perjalanannya ribuan kilo,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, aktivitas dinas yang dijalaninya kerap menuntut perjalanan darat jarak jauh dengan durasi panjang, bahkan dari sebelum matahari terbit hingga larut malam.
“Kami kalau jalan, matahari belum terbit kami jalan, matahari sudah tenggelam, kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya,” lanjutnya.
Rudy juga menegaskan bahwa pengadaan kursi pijat tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan telah melalui perencanaan anggaran resmi pemerintah daerah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Meski demikian, ia mengaku terbuka terhadap kritik publik dan menganggap sorotan tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Silakan sampaikan kritik, walaupun pahit, tetap sampaikan demi perbaikan ke depan,” tambahnya.
Kasus ini sendiri menjadi perhatian luas dan turut memicu diskusi publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah, terutama menyangkut fasilitas pejabat di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas.
